Selasa, 22 Mei 2012

makalah: makalah: MAKALAH STUDY ISLAM (AQIDAH) “THAHARAH (B...

makalah: makalah: MAKALAH STUDY ISLAM (AQIDAH) “THAHARAH (B...: makalah: MAKALAH STUDY ISLAM (AQIDAH) “THAHARAH (BERSUCI)” : MAKALAH STUDY ISLAM (AQIDAH) “THAHARAH (BERSUCI)” OLEH: NAMA:MIFA AL-FA...

makalah: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER

makalah: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER BUKU PERTAMA BAB PENDAHULUAN PENERAPAN HUKUM PIDANA UMUM Pasal 1 (Diubah dengan UU No 9...

makalah: senandung cinta _ khalil gibran

makalah: senandung cinta _ khalil gibran: Puisi Cinta Khalil Gibran Nyanyian Sukma ,  Di dasar relung jiwaku Bergema nyanyian tanpa kata; sebuah lagu yang bernafas di dalam benih ...

makalah: makalah: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER

makalah: makalah: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER: makalah: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER : KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER BUKU PERTAMA BAB PENDAHULUAN PENERAPAN HUK...

makalah: isi hukum perdata indonesia

makalah: isi hukum perdata indonesia: Buku Kesatu - Orang Buku pertama mengatur tentang orang sebagai subyek hukum, hukum perkawinan dan hukum keluarga, termasuk waris. Bab I - ...

makalah: DEFINISI HUKUM PERDATA INDONESIA

makalah: DEFINISI HUKUM PERDATA INDONESIA: Hukum di Indonesia terdiri dari berbagai bidang yaitu sebagai berikut : 1. hukum pidana (hukum publik) 2. hukum perdata (hukum pribadi) 3....

Kamis, 19 April 2012

DEFINISI HUKUM PERDATA INDONESIA


Hukum di Indonesia terdiri dari berbagai bidang yaitu sebagai berikut :
1. hukum pidana (hukum publik)
2. hukum perdata (hukum pribadi)
3. hukum acara
4. hukum tata negara
5. hukum administrasi negara (hukum tata usaha negara)
6. hukum internasional
7. hukum adat
8. hukum islam
9. hukum agraria
10. hukum bisnis
11. hukum lingkungan.
Pengertian dari Hukum itu sendiri adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan (sifatnya dipaksa) pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi